4 Asumsi Dasar Akuntansi

Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, terdapat empat asumsi dasar yang melandasi proses  penyusunan laporan akuntansi secara keseluruhan, diantaranya:

1. Asumsi Entitas Ekonomi (Economic Entity Assumption)

Aktivitas ekonomi dapat diindetifikasikan dengan unit pertanggungjawaban. Artinya, aktivitas sebuah perusahaan bisnis dapat dipisahkan serta dibedakan dari pemiliknya serta unit bisnis lain. Konsep ini tidak berlaku sematmata untuk pemisahan aktivitas antar perusahaan bisnis. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik.

Sebagai contoh, Bapak Andi adalah pengusaha restoran, tidak boleh menyatukan pengeluaran pribadinya dengan pengeluaran untuk usahanya. Pak Andi menyewa tempat tinggal untuk keluarga pribadi, maka pengeluarannya tidak boleh dicampur dengan pengeluaran untuk usahanya. Ini dikategorikan pengeluaran pribadi. Demikian halnya juga dengan apabila Pak Andi mempunyai usaha yang berbeda lagi, misalnya punya bengkel motor.

Nah, pengeluaran bengkel motor ini juga harus dipisahkan dengan restorannya serta pribadinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa entitas ekonomi maksudnya adalah pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan transaksi entitas ekonomi lainnya

2. Asumsi Kelangsungan Hidup (Going Concern Assumption)

Asumsi bahwa perusahaan tersebut mempunyai umur yang panjang. Artinya, perusahaan tidak dilikuidasi dalam jangka waktu dekat, akan tetapi diharapkan perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang tak terbatas dan ada anggapan bahwa mempunyai cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian, kecuali joint venture.

Jika tidak ada asumsi ini , maka berarti tidak akan ada penyusutan atas asset tetap , karena asset tetap yang dibeli tidak akan dicatat sebesar harga  perolehannya , melainkan dicatat sebesar nilai pada saat perusahaan dilikuidasi . Demikian  juga tidak akan ada penggolongan lancar dan tidak lancar atas asset dan kewajiban.

Jadi, dalam praktek akuntansi yang berlaku umum , penyusutan atas asset tetap dan penggolongan asset serta kewajiban kedalam lancar dan tidak lancar timbul karena adanya asumsi kesinambungan usaha. Asumsi ini berlaku dalam banyak situasi bisnis.

3. Asumsi Unit Moneter (Monetary Unit Assumption)

Asumsi bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan kepada pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal serta pertukaran jasa dan barang.

Data Transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang (unit moneter). Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengukur setiap transaksi bisnis/peristiwa ekonomi ke dalam nilai mata uang.

Beberapa transaksi yang terjadi salam suatu perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan ukuran unit fisik atau waktu. Tapi karena tidak semua transaksi itu bisa menggunakan ukuran unit fisik yang sama sehingga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini maka semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara di mana perusahaan itu berdiri. Perencanaan transaksi dengan menggunakan ukuran mata uang pada saat terjadinya suatu transaksi disebut pencatatan yang didasarkan ada biaya historis.

Dasar ini digunakan dengan suatu anggapan bahwa daya beli unit moneter yang dipakai adalah stabil dari perubahan-perubahan daya beli yang terjadi tidak akan mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian. Namun jika terjadi perubahan daya beli yang besar (terutama dalam keadaan inflasi) maka laporan-laporan keuangan yang disusun dengan dasar biaya historis akan memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan dan dengan demikian kegunaannya akan berkurang.

4. Asumsi Periodisitas (Time Period Assumption)

Cara yang paling akurat untuk mengukur hasil operasi perusahaan adalah dengan mengukurnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Namun, pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal tidak bisa menunggu selama itu untuk menerima informasi tentang hasil operasi. Informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu (timely basis) .

Umur aktivitas  perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akutansi , seperti bulanan (monthly), tiga bulanan (quarterly), atau tahunan ( annualy) . Kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain dengan volume dan laba yang berbeda. Pemakai perlu diberitahu tentang kinerja dan status ekonomi perusahaan dari waktu ke waktu agar dapat mengevaluasi dan membandingkan dengan perusahaan lain.

Masalah yang timbul adalah pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode-periode tertentu di mana dibuat laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan ini harus dibuat tepat pada waktunya. Agar berguna bagi manajemen, pemilik dan kreditur. Oleh karena itu harus dilakukan alokasi ke periode-periode untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi beberapa periode. Alokasi ini dilakukan dengan taksiran-taksiran. Semakin pendek periode waktu, semakin sulit menentukan laba bersih yang tepat untuk periode bersangkutan.

Hasil bulanan biasanya tidak seakurat hasil kuartalan dan hasil kuartalan biasanya tidak seakurat hasil tahunan. Investor menginginkan agar informasi semacam itu diproses dan disebarkan secara cepat namun, semakin pendek periode penerbitan informasi semakin tinggi profitabilitas ketidakakuratannya. Masalah penentuan periode waktu menjadi lebih serius karena siklus hidup produk menjadi semakin pendek dan produk menjadi sangat usang. (DY)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *